Nunukan – Pemerintah Kabupaten Nunukan terus berkomitmen memperkuat tata kelola pembangunan di wilayah perbatasan. Hal ini ditunjukkan melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Prioritas Perbatasan Tahun 2025 yang digelar di ruang rapat VIP lantai IV Kantor Bupati Nunukan, Rabu (29/10).
Bupati Nunukan H. Irwan Sabri yang diwakili oleh Plt. Sekretaris Daerah Ir. Jabbar membuka kegiatan tersebut. Hadir pula Deputi III Bidang Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Mayjen TNI (Purn) Ramses Limbong bersama tim, dalam rangka kunjungan kerja ke Kabupaten Nunukan.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperoleh data kondisi aktual terkait pemenuhan infrastruktur layanan dasar di kecamatan perbatasan prioritas, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, pasar, serta utilitas permukiman.
Dalam forum tersebut juga dibahas berbagai variabel dan indikator pengukuran IPKP KPP serta tantangan pembangunan di kawasan perbatasan.
Sekda Jabbar dalam sambutannya menegaskan pentingnya pelaksanaan pengukuran IPKP KPP, mengingat posisi strategis Kabupaten Nunukan sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan menjadi pintu gerbang sekaligus etalase negara di wilayah utara Kalimantan.
“Pemerintah daerah terus berupaya memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas batas, meningkatkan kapasitas SDM lokal, serta mengembangkan infrastruktur dan ekonomi produktif di kecamatan-kecamatan perbatasan. Kami juga mendorong sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah,” ujar Jabbar.
Ia berharap, melalui pelaksanaan FGD ini, dapat teridentifikasi isu-isu strategis dan kendala aktual dalam pengelolaan perbatasan. “Hasil diskusi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berbasis data, sekaligus memperkuat kolaborasi antara seluruh pihak — pemerintah, masyarakat, dan mitra pembangunan,” tambahnya.
Melalui hasil pengukuran IPKP Kecamatan Prioritas Perbatasan 2025, pemerintah berharap dapat memperkuat arah kebijakan pembangunan sekaligus menjadi dasar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.(*)
