JAKARTA – Dalam rapat dengar pendapat Komite I DPD RI bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Kepala BKN, Selasa (3/12), Ketua PURT DPD RI Hasan Basri menyoroti sejumlah persoalan terkait seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah.Salah satunya ketidak sesuaian formasi yang ditawarkan dengan kebutuhan daerah.
“Kami berharap Menteri PANRB dapat benar-benar berkoordinasi dengan daerah, sehingga dapat disesuaikan kebutuhan dengan daerah kita. Contoh seperti di Pemadam Kebakaran, Satpol PP, tenaga guru, kesehatan dan sebagainya,” tutur Hasan Basri yang akrab disapa HB.
Tak hanya itu, Ketua Komite III DPD RI periode 2019 – 2024 menyuarakan kesulitan yang dialami masyarakat di daerah terpencil yang akan mengikuti seleksi PPPK. Mulai dari keterbatasan akses dan trasnportasi yang menjadi kendala. Contohnya seperti kondisi di Krayan, Kaltara.
“Kami juga berharap ada kebijakan yang sedikit berbeda dengan daerah-daerah yang ada di Pulau Jawa,” ungkap HB.
Terkait passing grade, Pimpinan DPD RI dari Forum Kalimantan juga mempertanyakan keseragaman standar yang diterapkan di seluruh Indonesia. Menurutnya, kualitas pendidikan di Indonesia berbeda-beda sehingga standar passing grade juga tidak bisa disamakan.
“Perlu dipertimbangkan dan diperhatikan dengan baik untuk standar passing grade,” jelas HB.
Terkait persoalan assemen terhadap ASN juga turut menjadi perhatian HB. Dirinya menganggap perlu penjelesan terperinci agar praktik nepotisme dan KKN dapat dihindarkan. Termasuk pengisian jabatan di beberapa intansi. Di mana tersadap ASN yang sudah berpuluh tahun mengabdi namun, terisi pihak lain.
“Dan ini harus dicarikan soslusi terbaik untuk jabatan seperti ini. Meski UU 20/2023 tentang ASN, memeprbolehkan tapi perlu diperhatikan juga.Saya kira itu beberpahal yang menjadi persoalan-persoalan di daerah dan semoga dapat menjadi perhatian menteri PAN -RB dan BKN,” tutup HB.
