JAKARTA – Rencana Menteri Kehutanan Republik Indonesia untuk membuka 20 juta hektar lahan hutan demi kepentingan energi dan pangan mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk Senator asal Kalimantan Utara, Hasan Basri. Ia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi kerusakan ekologis yang dapat ditimbulkan oleh kebijakan ini, yang mencakup lahan seluas dua kali Pulau Jawa.
“Pembukaan lahan ini bisa mengancam lingkungan dan masa depan bangsa,” tegas Hasan Basri. Ia juga mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut, mengingat pemerintah sebelumnya sudah membuka lahan untuk program lumbung pangan, namun dampaknya bagi masyarakat masih belum jelas.
Menurut Hasan Basri, pemerintah seharusnya fokus pada pemberdayaan lahan yang sudah ada, termasuk lahan bekas Proyek Lahan Gambut Jutaan Hektar di Pulau Kalimantan. Ia mengusulkan agar intensifikasi pertanian dan modernisasi pengelolaan lahan menjadi solusi yang lebih berkelanjutan. “Alih-alih membuka hutan baru, pemerintah seharusnya memanfaatkan lahan yang ada dan memberdayakan petani dengan teknologi modern. Ini akan meningkatkan produktivitas tanpa merusak lingkungan,” ujarnya.
Hasan Basri juga mendesak pemerintah untuk transparan dalam mempertanggungjawabkan hasil program-program sebelumnya, terutama yang terkait dengan food estate dan lumbung pangan di Kalimantan. “Tidak perlu membuka lahan baru, fokus pada hasil yang sudah dicanangkan sebelumnya,” tambahnya.
Mengenai status kawasan hutan di Pulau Kalimantan, Hasan Basri menekankan pentingnya evaluasi kebijakan yang adil dan arif. Ia berharap pemerintah dapat memberikan keadilan serta kepastian hukum bagi masyarakat yang terdampak.
Sebagai penutup, Hasan Basri mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal kebijakan pemerintah demi masa depan yang lebih baik. “Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?” serunya, mengingatkan pentingnya partisipasi aktif dalam menjaga kelestarian alam dan kesejahteraan rakyat.
