TARAKAN – Sebagai rumah dari 20 Persen mangrove di dunia, Rehabilitasi mangrove di pesisir Indonesia, menjadi salah satu kunci utama upaya mitigasi perubahan iklim dan pencapaian target Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) Indonesia, mengingat ekosistem mangrove memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan karbon hingga 3-5 kali dibandingkan tanaman teresterial. Selain itu, ekosistem mangrove juga memiliki peran penting dalam perlindungan pesisir dan menjaga keutuhan wilayah Indonesia, hutan mangrove berfungsi dalam menjaga garis pantai agar tetap stabil, mencegah erosi air laut dan mempercepat perluasan lahan. Sehingga percepatan rehabilitasi mangrove menjadi kegiatan yang sangat strategis. Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi salah satu provinsi prioritas program Mangprov for Coastal Resilience (M4CR) yang dilakukan Pemerintah Indonesia bekerjasama Bank Dunia.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Restorasi Mangrove dan Gambut (BRGM), Hartono kepada awak media usai melakukan kick off Rehabilitasi Mangrove di Desa Sengkong, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung (KTT), Provinsi Kaltara, Senin (24/6/2024).
Hadir Gubernur Kaltara, H. Zainal Arifin Paliwang, Direktur Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangprov KLHK, Inge Retnowati dan Lead Environment Specialist, Word Bank Inodnesia and Timor Leste, Franka Braun serta tamu undangan lainnya.
Dipilihnya Kaltara, menurut Hartono, karena menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu untuk dilakukan percepatan rehabilitasi. Pasalnya, Kaltara mempunyai area tambak tidak produktif paling luas di Indonesia.
“Areal ini sebetulnya statusnya kawasan hutan yang dibuka untuk tambak. Ini biasanya statusnya ilegal. Sejak awal pemerintahan pak Jokowi melakukan pendekatan kesejahteraan untuk merehabilitasi,” ujar Hartono.
“Karena itu tambak-tambak ini tidak kita kosongkan untuk ditanami, tapi kita ajak pemilik tambak di kawasan hutan itu untuk memulihkan kembali kawasan hutan itu,” lanjut Hartono kepada awak media.
Dijelaskan, melalui program M4CR ini, ada tiga tujuan yang ingin dicapai. Yaitu memulihkan kawasan hutan agar kembali sebagaimana fungsinya.
Selain itu, memberikan akses legal kepada masyarakat terhadap kawasan hutan. Karena selama ini yang diketahui warga hanya hutan korporasi.
Padahal, lanjutnya, sejak pemerintahan Joko Widodo mulai ada perhutanan sosial. Salah satunya kawasan hutan yang banyak dijadikan areal tambak di Kaltara.
Tujuan lainnya, beber Hartono, melalui program ini diharapkan masyarakat bisa hidup lebih sejahtera.
Menurutnya, melalui program yang bekerja sama antara Badan Restorasi Mangrov dan Gambut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) serta Bank Dunia ini, pihaknya hadir untuk merehabilitasi mangrove dan memfasilitasi kawasan hutan untuk dimanfaatkan usaha perikanan yang hasilnya lebih bagus dan berkualias.
Program M4CR sebenarnya dilakukan di 9 provinsi. Selain Kaltara, juga dilaksanakan di Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Papua dan Papua Barat.
Di Kaltara, ada 140 ribu hektare lahan yang telah beralih fungsi menjadi tambak, dari total 204 ribu hektare areal mangprove yang meliputi kawasan hutan maupun luar kawasan.
Menurutnya, kawasan hutan menjadi salah satu prioritas program rehabilitasi ini. Nantinya, setelah selesai direhab, diserahkan ke pemerintah daerah.
Gubernur Kaltara kemudian akan memfasilitasi kelompok masyarakat yang belum punya status PS untuk mendapatkan status PS yang nantinya ditindaklanjuti oleh KLHK melalui program yang berkelanjutan
