TANJUNG SELOR – Sejak berdiri sejak 8 tahun lalu Provinsi Kaltara terus berlari dan mengejar ketertinggalan pembangunan dari provinsi lainnya. Sehingga dengan hal itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara terus mengupayakan kehadiran fasilitas baru di Bumi Benuanta dalam memudahkan layanan kepada masyarakat.
Saat dikonfirmasi, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim-Kaltara, Sofyan, S.Sos., S.H., M.H., melakukan audiensi dengan Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal Arifin Paliwang SH M.Hum, Senin 15 Juni 2021, di Kantor Gubernur.
Audiensi tersebut membahas percepatan pembangunan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Kaltara beserta perangkatnya.
Pasalnya saat ini di Kaltara sudah memenuhi syarat dengan mempunyai 5 Unit Pelaksana Teknis (UPT), yakni 3 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan 2 Imigrasi.
Tak hanya kantor wilayah, Sofyan juga berharap di Kaltara nantinya dapat dibangun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1. Mengingat saat ini Lapas yang ada di Kaltara sudah sangat over kapasitas.
Hal itu pun disambut baik oleh Gubernur Zaainal.
“Pak Gubernur sudah beri rekomendasi, lahan sudah diberikan. Namun ini semua harus kita akhiri, ending-nya harus sempurna,” terang Sofyan.
Pihaknya pun sudah merencanakan bertemu dengan Kementeri Hukum dan HAM agar pembangunan Gedung Kanwil dan Lapas di Kaltara ini segera terealisasi.
“InsyaAllah Pak Gubernur nanti juga berkenan membantu menyumbangkan pembangunan pondasi keliling percepatannya. Sehingga dari pusat akan melihat dan akan langsung ikut juga karena sudah dimulai Pak Gubernur,” tuturnya.
Harapannya setelah Gubernur Kaltara memberikan bantuan pembangunan pondasi awal gedung kantor Kanwil, saat peletakan batu pertama diupayakan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly hadir di Kaltara.
Dengan terbentuknya instansi vertikal Kanwil Kemenkumham di Kaltara, dikatakan Sofyan akan ditempatkan sebanyak 11 unit eselon satu.
Hal ini akan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di Kaltara. Sehingga masyarakat Kaltara yang membutuhkan bantuan Kemenkumham RI, khususnya Kanwil Kaltara, bisa terlayani dengan baik.
“Mohon dukungan dari teman-teman media juga menyuarakan betapa pentingnya terbentuknya intansi vertikal, khususnya Kanwil Kemenkumham, yang nanti membawahi Lapas, Rutan, Imigrasi, Rupbasan Bapas. Itu memang harus melekat ke rakyat,” jelasnya.
Selain itu, keberadaan Kanwil Kemenkumham di Kaltara akan mempermudah urusan pemerintahan di Bumi Benuanta. Misalnya saat membuat peraturan daerah (Perda), maka tidak harus jauh-jauh ke Kaltim untuk berkoordinasi dengan Kemenkumham.
“Karena tidak bisa Pak Gubernur ke DPRD membuat Perda tanpa melalui kami (Kemenkumham, Red.). Namanya harmonisasi peraturan daerah dan itu sudah diwajibkan,” ungkapnya.
